JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi pihak yang paling disalahkan jika harga bahan bakar minyak (BBM) jadi dinaikkan. Pemerintah sendiri saat ini dihadapkan pada situasi sulit terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang melemah.
Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus siap-siap dijadikan sasaran empuk kekecewaan masyarakat dan siap-siap di-bully seandainya harga BBM naik.
"Jika harga BBM dinaikkan, Presiden Jokowi akan menjadi pihak yang paling disalahkan," tuturnya dalam diskusi hasil survei bertajuk Tiga Isu Menanti Jokowi-JK, di Kantor LSI Denny JA, Jalan Pemuda Nomor 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (30/10/2014).
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 27-28 Oktober itu, presiden menempati urutan pertama sebanyak 51,20 persen, diikuti DPR sebanyak 32,40 persen, dan sisanya yang menjawab tidak tahu sebanyak 16,40 persen.
Dalam kesempatan tersebut, tambah Rully, saat ini Jokowi sedang menghadapi dilema kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, berdasarkan rasionalitas ekonomi, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan.
"Dukungan publik besar ketika pilpres lalu, namun ketika diterpa kabar kenaikan harga BBM mau tidak mau hal itu akan merosotkan dukungan terhadap Jokowi-JK," jelasnya.
Sementara selain BBM, lanjut Rully, masih ada dua isu lagi yang menjadi penentu baik-buruk kinerja kabinet Jokowi-JK dalam waktu tiga sampai enam bulan ke depan, yakni mengembalikan pilkada langsung dan memenuhi janji-anji kampanye.
Sumber: okezone.com
0 komentar:
Posting Komentar