Jakarta - KPK meminta presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla transparan terkait harta kekayaannya. Ini juga harus dilakukan para menteri yang duduk di kursi kabinet.
"Kalau nanti misalnya Pak Jokowi bisa menjelaskan harta kekayaannya, asal-usul kekayaannya, seperti pajaknya maka kita minta menteri-menterinya dapat melakukan hal yang sama," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakpus, Minggu (19/10/2014).
Bambang menegaskan, integritas harus dimiliki presiden/wapres dan para menteri kabinet. Jokowi juga harus punya terobosan radikal menyangkut harta. Bila ditemukan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka harus diserahkan ke negara.
"Kalau saja Pak Jokowi nanti membuat komitmen bahwa nanti bila ditemukan harta kekayaan diluar yang telah dilaporkan akan dirampas negara, itu kan bagus juga, gagasan itu sudah pernah kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada pertemuan kita dapat sampaikan lagi," sambungnya.
Menurut Bambang, hal itu merupakan bagian penting untuk membangun integritas. Sebab jika presiden/wapres bersedia komitmen, maka para menterinya juga akan melakukan hal yang sama.
0 komentar:
Posting Komentar